Sejarah Koperasi Syariah di Indonesia

Perkembangan sejarah koperasi syariah di Indonesia tidak lepas dari perkembangamekonomi Islam di Tanah Air. Namun, meski gerakan ekonomi islam gaungnya sudah ada sejak tahun 1905, yaitu sejak didirikanya SDI, pada perjalanannya gerakan ini relatif tidak berkembang. BMT Bina Insan Kamil pada tahun 1992. Berdirinya BMT sekaligus menjadi momentum bagi koperasi syariah untuk mulai bangkit.

Sejarah Koperasi Syariah di Indonesia

Gerakan ekonomi islam mulai benar-benar eksis yang ditandai dengan berdirinya lembaga keuangan yang disebut Baitul MAAL Wattam il (BMT) Bina Insan Kamil pada tahun 1992. Berdirinya BMT sekaligus menjadi momentum bagi koperasi syariah untuk mulai bangkit.

Perkembangan gerakan ekonomi islam mulai terangkat kembali pada era 1980-an, ditandai dengan pendirian Baitut Tamwil Ridho Gusti di Jakarta. Akan tetapi, keberadaan keduanya pun tidak dapat bertahan. Berdirinya BMT ini ternyata mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan akar rumput, khususnya para pengusaha kecil (mikro).

Kendati awalnya hanya merupakan kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) berlandaskan syariah, namun BMT memiliki system kerja layaknya sebuah bank. Diklasifikasikannya BMT sebagai KSM, pada saat itu, adalah strategi untuk menghindari BMT dari jeratan hukum sebagai bank gelap. Hal ini karena adanya undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang menyebutkan bahwa: “Segala kegiatan dalam bentuk penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan dalam bentuk kredit harus berbentuk bank”.

Model KSM sendiri pada dasarnya mengadopsi program pola hubungan kerja sama antara bank dengan KSM (PHBK), yang merupakan hasil kerja sama Bank Indonesia dengan Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusmmenarbeit (GTZ), sebuah lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Jerman.

Sejak itu, perkembangan BMT kian pesat, terutama setelah sejumlah Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) ikut mendorong eksistensi KSM BMT, seperti pusat pendidikan dan pembinaan usaha kecil (P3UK) sebagai penggagas awal, pusat inkubasi bisnis usaha kecil (Pinbuk) yang dimotori oleh ikatan cendekiawan muslim indonesia (ICMI) dan forum ekonomi syariah (FES) yang digagas Dompet dhuafa Republika.

Selanjutnya pada tahun 1994, berdiri sebuah forum komunikasi BMT Se-Jabodetabek yang beranggotakan BMT-BMT di jakarta dan diketuai efendi syarif dari BMT Ikhtiro di depok.

Gaung BMT semakin meluas setelah Presiden Soeharto pada tahun 1995 berkenan untuk mencanangkan Gerakan Balai Usaha Mandiri terpadu BMT sebagai gerakan balai usaha mandiri terpadu, BMT sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang dapat menopang pendanaan bagi para usaha kecil mikro dan masyarakat akar rumput.

Koperasi layanan keuangan Syariah didasarkan pada Syariah Islam yaitu Al-Qur’an dan Hadis.
Sebagaimana firman Allah dalam Qur’an surat Al-Maidah ayat 2

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحِلُّوا۟ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْىَ وَلَا ٱلْقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَٰنًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُوا۟ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۟ ۘ وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

Yang artinya:
Dan tolong – menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Hadis Riwayat Muslim
Barang siapa yang berusaha melapangkan suatu kesusahan kepada seseorang mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia, maka allah akan melapangkan dari suatu kesusahaan di hari kiamat.
Undang-undang Republik Indonesia No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
  • Keputusan Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.91/Kep/M,KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan syariah.
  • Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.21/Per/M.KUKM/XI/ tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.35 3/Per/M.KUKM/X2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah